Waliyul Ahdi dan Tahun Baru Masehi

PELANTIKAN Muzakir Manaf atau Mualem sebagai Waliyul Ahdi Lembaga Wali Nanggroe Aceh merupakan isu yang banyak diperbincangkan di Aceh dalam sepekan terakhir. Pemberitaan pelantikan ini bahkan menjadi paling tranding di pengujung tahun 2022 untuk media lokal termasuk HabaAceh.id bahkan nasional.

Ada beberapa hal yang diduga membuat informasi ini diminati dan dibincangkan banyak pembaca atau publik. Pertama, pelantikan Waliyul Ahdi terkesan mendadak. Berbeda dengan pelantikan sejumlah pejabat lain di Aceh yang bisanya sudah tersiar sepekan sebelum pelaksanaan.

Kedua, banyak pihak yang tidak menduga jabatan itu akan ditempati oleh Mualem yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh. Mualem juga salah seorang yang digadang-gadangkan sebagai calon Gubernur Aceh pada Pemilu serentak 2024 mendatang.

Ketiga, Lembaga Wali Nanggroe Aceh bukan sebuah lembaga politik dan pemerintahan di Aceh, tetapi lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independent. Sebagai orang politik dan bekas Wakil Gubernur Aceh akan sulit bagi Mualem untuk beradaptasi.

Selain tentang Waliyul Ahdi, himbauan ramai-ramai larangan perayaan malam tahun baru 2023 Masehi dari sejumlah bupati/wali kota juga salah satu yang diperbincangkan di Aceh. Salah satu alasannya diduga karena himbauan serupa selalu ada di saban pengujung tahun Masehi.

Sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan publik; terbitnya himbauan ini apakah pertanda masyarakat Aceh belum memahami betul kearifan lokal dan syariah islam yang diberlakukan di Aceh? Atau himbauan itu dikeluarkan hanya untuk memperlihatkan bahwa pemerintah daerah serius mengawal kearifan lokal dan syariat islam di Aceh?

Malam tahun baru tahun 2023 yang baru saja terjadi, tidak tersiar kabar adanya perayaan apapun dari masyarakat terutama di kabupaten/kota yang mengeluarkan himbauan itu. Pertanyaannya apakah karena masyarakat telah patuh dengan himbauan pemerintah?

HabaAceh.id menyimpulkan, jawaban yang diharapkan adalah masyarakat dan pemerintah tetap selalu bersama dalam mengawal syariat islam dan kearifan lokal masing-masing daerah,sehingga mencapai derajat yang dicita-citakan yaitu Aceh sebagai negeri yang Baldatun Thoyyibatun Warobbun Ghofur.