WALHI Minta Pemerintah Review Izin Usaha di Kawasan Hutan Aceh

“Hal terpenting yakni melakukan penertiban kegiatan ilegal di dalam hutan,” kata Ahmad.

Aceh Utara - Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Solihin mendorong Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota  untuk mereview kembali  kebijakan perizinan usaha dalam kawasan hutan.

Hal ini penting dilakukan untuk mengatasi penyebab banjir yang terjadi di setiap tahunnya di sejumlah kabupaten/kota seperti Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Pidie.

“Jika kita lihat menyembuhkan penanganan dan pencegahan banjir di Aceh Utara belum ada upaya komprehensif  dalam penanganan banjir. baik itu setelah banjir ataupun sebelum kejadian,” katanya.

Ahmad mengatakan hal itu disebabkan lambatnya respon pemerintah dalam eksploitasi kawasan hutan dengan aktivitas tambang, energi, perkebunan semua menyasar kepada kawasan hutan. 

Ahmad menyebutkan poin pertama harus dilakukan pemerintah harus mengubah cara penanganan banjir.  Selanjutnya, mereview kembali  kebijakan perizinan yang terindikasi memperparah banjir.

“Hal terpenting yakni melakukan penertiban kegiatan ilegal di dalam hutan,” kata Ahmad.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Aceh sudah membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Aceh. Namun, dewan ini baru menggagas master plan untuk area Krueng (sungai) Keureuto, Kabupaten Aceh Utara. Dia menyarankan perlu master plan terpadu untuk kawasan sungai di seluruh Aceh.

“Jadi perlu penanganan komprehensif, agar banjir bisa benar-benar tidak terjadi lagi. Bukan sebatas membuat tanggul untuk sungai. Ini sifatnya sementara saja,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, banjir merendam sejumlah kabupaten/kota di Aceh seperti Aceh Utara, Bireuen, Pidie, dan Kabupaten Aceh Tamiang.