SMNI Nilai Pemkab Gagal Kendalikan Inflasi di Aceh Barat

“Seharusnya Pj bupati itu fokus aja, pikir konsep sama cara daerah tangani inflasi, turunkan harga sembako yang semakin tinggi dan penguatan ekonomi mikro, serta menggunakan anggaran belanja tidak terduga daerah karena presiden sudah memerintahkan dan memberikan izin lewat aturan pemerintah,” katanya.

Aceh Barat - Serikat Mahasiswa Nasional Indonesia (SMNI) menilai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat dalam mengendalikan inflasi di daerah tersebut tidak membuahkan hasil.

Ketua SMNI Kabupaten Aceh Barat, Oges Mullah mengatakan, seharusnya Pemkab Aceh Barat dari jauh hari sudah mengantisipasi akan kondisi ekonomi yang seperti ini, pasalnya selama ini Aceh Barat selalu mendapat prestasi buruk karena inflasinya yang tak terkendali.

“Ucapan Penjabat Bupati Kabupaten Aceh Barat selama ini telah terbantahkan terkait dengan kerjasama yang saya lihat lebih ke arah pencitraan publik belaka bukanya untuk mencari solusi konkret,” kata Oges Mullah, Jumat (3/2).

Menurutnya, Pj Bupati Aceh Barat harus lebih fokus dalam menangani permasalahan inflasi yang terjadi seperti saat sekarang ini, serta berupaya menurunkan harga sembako yang kian melambung tinggi.

“Seharusnya Pj bupati itu fokus aja, pikir konsep sama cara daerah tangani inflasi, turunkan harga sembako yang semakin tinggi dan penguatan ekonomi mikro, serta menggunakan anggaran belanja tidak terduga daerah karena presiden sudah memerintahkan dan memberikan izin lewat aturan pemerintah,” katanya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat, Kota Meulaboh berada pada peringkat pertama wilayah dengan angka inflasi tertinggi di Provinsi Aceh, dengan angka 6.36 persen pada Januari 2023.

Di posisi kedua tertinggi yaitu Kota Banda Aceh, dengan angka inflasinya yang mencapai 5,58 persen, dan posisi ketiga yaitu Kota Lhokseumawe dengan angka inflasi yang 4,98 persen. (Vinda Eka Saputra)