'Rela Miskin Demi Subsidi'

PERMINTAAN Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, Imran “yang kaya jangan pakai BBM subsidi” merupakan sebuah sindiran halus yang patut menjadi renungan bagi kita masyarakat Aceh. Terutama yang nilai ekonominya masuk dalam jajaran orang berada.

Kalimat itu memang tidak bermaksud menyudutkan bagi yang kaya, tetapi isyarat bahwa subsidi itu ada pemilik sesungguhnya. Tidak semua orang bisa merambah dengan sesuka hati. Utamakan mereka yang layak menerima dan tahu dirilah! Jangan memiskinkan diri demi subsidi.

Apa yang dilontarkan Pj. Imran tersebut bukan tanpa alasan. Saban hari akhir-akhir ini,  dengan kasat mata masih terlihat mobil-mobil mewah rela atri mengular demi memperoleh BBM subsidi. Akibatnya, kuota yang ditetapkan selalu tak berimbang dengan permintaan.

http:banyak-kendaraan-di-aceh-bolak-balik-isi-solar-hingga-ratusan-litel

Tetapi, apakah persoalan antrian dan BBM subsidi kerap kosong hanya karena orang berada semata? Tentu saja tidak. Sebagian dari penerima subsidi sendiri juga menjadi “biangnya”. Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuknya dijadikan “lahan” mencari keuntungan.

Salah satu yang kerap tersiar adalah mengisi BBM subsidi berkali-kali dalam satu hari di mobil-mobil milik pribadi. Belum lagi dugaan keterlibatan orang dalam SPBU, yang memberi keleluasaan membeli untuk orang-orang tertentu dengan imbalan-imbalan atau komitmen fee.

Namun, merujuk dari berbagai problem pada BBM subsidi ini, yang diharapkan tentunya adalah kehadiran pemerintah dan pertamina. Pengawasan di SPBU mesti diperketat. Penambahan jumlah kuota BBM subsidi baik pertalite maupun biosolar harus dikaji bukan hanya kebijakan membatasi.

Surat Edaran pendistribusian BBM subsidi tertentu atau biosolar yang dikeluarkan Pj. Gubenur Aceh beberapa hari lalu,  belum tentu dapat menjadi solusi dalam menurunkan angka antrian. Pembatasan pembelian bisa saja akan berimbas pada persoalan yang baru pula.

Langkah yang mestinya dilakukan oleh pemerintah daerah adalah secara ramai-ramai mengusulkan penurunan harga BBM non subsidi kepada pemerintah pusat. Langkah itu sebagai bukti bahwa di daerah punya pemerintah yang memikirkan nasib rakyat, bukan pemerintah yang hanya bisa menyalahkan ketika terjadi kelangkaan.

Walau sindiran halus Pj. wali kota terkhusus bagi orang kaya, tetapi mari kita jadikan sebagai iktibar untuk semua. Baik orang berada maupun sebaliknya untuk tidak mengambil yang bukan hak, apalagi mencari keuntungan dalam kesulitan yang merugikan banyak orang.