Mendagri: APBA Habis untuk Belanja Pegawai, Masyarakat Cuma 20 Persen

“Jangan sampai nanti uangnya setop hanya di tingkat elit pejabat, tidak turun ke rakyat,” ujarnya.

Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkritisi terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang masih belum tepat sasaran. Di mana 70 persen anggaran dari APBB habis hanya untuk belanja pegawai.

Menurut Tito, hal itu menjadi salah satu penyebab Aceh masih dikategorikan daerah miskin. Padahal, Aceh menduduki peringkat kelima di Indonesia sebagai daerah yang plot anggarannya besar.

“Dari total APBA Rp16 triliun, belanja pegawai hampir 60-70 persen untuk gaji pegawai dan tunjangan kinerjanya, ditambah lagi dengan belanja barang jasa, operasionalnya untuk pegawai lagi, beli peralatan untuk pegawai, mobil untuk pegawai, sementara untuk pembangunan masyarakat cuma 20 persen,” kata Tito.

Hal itu disampaikan Tito saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah atau Penjabat (Pj) se-Kabupaten/Kota di Aceh, di gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (22/12). 

Tito mengungkapkan, dengan jumlah penduduk yang mencapai 5 juta jiwa, seharusnya anggaran  APBA tersebut bisa memberi manfaat bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, manajemen keuangan daerah harus diselesaikan dengan baik antara p pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, bersama dengan DPRA/DPRK. Sejak 2008-2022 dana otsus yang telah diterima Aceh sekitar Rp95 triliun lebih.

“Jangan sampai nanti uangnya setop hanya di tingkat elit pejabat, tidak turun ke rakyat,” ujarnya.

Tito menilai, Aceh selama ini belum memiliki terobosan kreatif. Hal itu terbukti di mana saat ini Aceh masih bergantung pada pusat lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih kecil. 

“Komposisi anggaran belanjanya sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai, untuk rakyat cuma 20 persen itu pun kalau turun semua,  kalau seandainya kepotong lagi. Dan itu harus ada perbaikan mis manajemen,” sebutnya.

Karena itu, Tito meminta kepada para Penjabat (Pj) kepala daerah di Aceh untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Sebab, posisi Pj tidak mempunyai hambatan dalam politik, sehingga permasalahan pendapatan dan belanja bisa tepat sasaran untuk rakyat. 

“Pj bukan kader partai, dia dianggap netral. Kita ingin Pj sekarang memanfaatkan kesempatan emas ini untuk memperbaiki manajemen,” pungkasnya.