Irwandi ke Kader PNA: Jangan Gegara Uang Rp 200 Ribu Gugur Iman Kita

“Mari kalau maju caleg nanti sama-sama kita menjelaskan bahwa memberi uang atau menerima uang itu termasuk suap. Suap dalam agama Islam tidak dibolehkan. Jangan gara-gara uang 200 ribu gugur iman kita,” kata Irwandi.

Banda Aceh – Partai Nanggroe Aceh (PNA) resmi membuka pendaftaran bakal calon legislatif DPRA dan DPRK. Pembukaan tersebut berlangsung di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Kamis (19/1).

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNA, Irwandi Yusuf, meminta kepada kader yang akan maju sebagai caleg pada Pemilu 2024 mendatang, agar lebih giat mengampanyekan soal larangan praktik politik uang (money politic). 

Menurut Irwandi, selama ini masyarakat masih banyak yang belum paham tentang dampak dan bahaya dari politik uang tersebut.

“Mari kalau maju caleg nanti sama-sama kita menjelaskan bahwa memberi uang atau menerima uang itu termasuk suap. Suap dalam agama Islam tidak dibolehkan. Jangan gara-gara uang 200 ribu gugur iman kita,” kata Irwandi.

Irwandi mengatakan, untuk Pemilu 2024 PNA berharap masih menggunakan sistem proporsional terbuka. Karena selain mencegah oligarki partai politik, juga untuk menjaga caleg terpilih adalah orang yang dekat dengan rakyat bukan dekat dengan pimpinan partai.

“Memang ada yang mengkritik bahwa sistem proporsional terbuka mengakibatkan biaya politik tinggi karena persaingan antar calon di dalam partai politik, bahkan ada yang mengaitkannya dengan politik uang,” jelas Irwandi.

“PNA menilai bahwa politik uang tersebut tidaklah berasal dari sistem Pemilu tapi justru pada budaya politik masyarakat dan elit kita sekarang ini,” tambahnya.

Sebelumnya Irwandi menyampaikan, pihaknya menargetkan 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. 

“Target kursi DPRA 15 kursi, agar jika kita mencalonkan gubernur tidak harus gabung kursi atau koalisi dengan partai lain,” kata Irwandi.

Irwandi mengatakan, untuk kursi dewan di tingkat DPRK, pihaknya menargetkan di tiap-tiap kabupaten/kota di Aceh memiliki pimpinan dewan baik ketua maupun wakil. 

“Kalau DPRK tidak tahu saya berapa jumlah maksimumnya masing-masing. Target kita mendapat pimpinan di DPRK atau wakil pimpinan,”

“Belum ada calon untuk gubernur atau bupati dari PNA,” lanjutnya.