Pemerintah Abdya Mulai Susun RKPD 2024

"Substansi dari RKPD tahun 2024 untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan maupun menjadi sarana menjawab berbagai kendala pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode sebelumnya," tuturnya.

Blangpidie - Pemerintah Aceh Barat Daya (Abdya) mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Acara yang berlangsung di Aula Bappeda tersebut dipimpin langsung Penjabat  (Pj) Bupati Abdya, Darmansah. 

"Agenda ini untuk memperoleh masukan dari semua pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan dari tahap rancangan awal RKPD tahun 2024 hingga menjadi RKPD Abdya 2024," kata Darmansah saat membuka kegiatan RKPD, Selasa (31/1).

Darmansah mengatakan, penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mencapai visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.

"Upaya pencapaian agar Abdya maju, makmur dan mandiri serta bertaqwa kepada Allah SWT dalam sistem pemerintahan daerah yang bersih, jujur dan berkeadilan,” ujarnya.

Menurut Darmansah, arah kebijakan RKPD 2024 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 yang difokuskan pada pemantapan struktur perekonomian berlandaskan keunggulan lokal yang didukung SDM berkualitas.

"Substansi dari RKPD tahun 2024 untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan maupun menjadi sarana menjawab berbagai kendala pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode sebelumnya," tuturnya.

Untuk itu, sebut Darmansah, penyusunan RKPD tahun 2024 harus mampu menghasilkan perencanaan implementatif melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik dan teknokratik. Dengan demikian diharapkan pembangunan tahun 2024 dapat tercapai.

Sementara itu Kepala Bappeda Abdya, Firmansyah T, menyebutkan ada tujuh program prioritas pembangunan Abdya tahun 2024. yaitu Peningkatan kualitas SDM, penguatan kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, penguatan peran umkm dalam pengembangan produk strategis daerah dan peningkatan daya saing sektor unggulan daerah

Kemudian, prioritas penanganan kasus gizi buruk dan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, penyediaan dan penataan infrastruktur dasar pada daerah prioritas pembangunan.