Kampanye Antikorupsi Lewat Film

Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar roadshow movieday Anti-Corruption Film Festival (Acffest) di sepuluh kota yang tersebar Indonesia. Kali ini, Aceh menjadi provinsi kedua digelarnya kampanye melawan korupsi melalui karya film yang berlangsung di Auditorium Ali Hasjmy UIN Ar-Raniry, Jumat (31/5).

Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Medio Venda mengatakan kegiatan yang bertepatan dengan satu dekade Acffest itu menunjukkan dukungan masyarakat terhadap seni perfilman yang masih tinggi. Terlebih media film sebagai sarana kampanye dinilai sebagai salah satu pendekatan edukasi yang halus.

“Film sebagai media kampanye ini merupakan bentuk edukasi yang soft approaching di masyarakat, sehingga tidak terkesan menggurui,” kata Medio kepada awak media.

Aceh, kata Medio, dipilih untuk digelarnya pemutaran film antikorupsi selain karena budaya keislamannya yang kental juga jadi provinsi yang dilirik karena keberagamanannya. 

Salah satu film yang masuk nominasi dan menang adalah film “Elin”, yang lahir dari Tanah Rencong dan mengangkat isu keseharian Erlina Marlinda. Sebagai seorang disabilitas, kata Medio, kisah Elin, sapaan hangat Elina Marlinda, dinilai menarik untuk diceritakan melalui karya film karena keaktifannya menyuarakan isu-isu disabilitas.

“Kita juga bicara teman-teman yang memiliki kondisi fisik yang terbatas artinya keberagaman itu tidak hanya bicara ras, etnis, dan sebagainya. Ini juga jadi alasan kenapa film Elin masuk nominasi dan menang,” ujarnya.

Dalam pemutaran film antikorupsi, salah satu karakter utama film dokumenter terbaik ACFFEST 2022, Erlina Marlinda hadir di sana. Erlina mengatakan korupsi tidak hanya seputar uang, menurutnya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga merupakan praktik korupsi.

“Saya ingin ada champaign untuk menyuarakan isu disabilitas, karena di Aceh saat ini tidak semua orang paham melibatkan disabilitas dalam interaksi sosial dan aktivitas sehari-hari,” ujar Elin.

Terlebih, kata Elin, masih banyak penyandang disabilitas yang disembunyikan, tidak diizinkan untuk beraktivitas, tidak disekolahkan dengan alasan faktor ekonomi, lingkungan sekolah yang tidak memadai, tidak semua kabupaten/kota dan kecamatan punya akses yang ramah untuk semua.

“Bicara korupsi mungkin banyak yang berpikir ini tentang uang, uang, dan uang. Setelah berdiskusi ternyata mendiskriminasi orang yang tidak bisa berperan aktif juga termasuk korupsi,” tuturnya.

Sementara itu, sutradara film, Sabrina Rochelle Kalangi, mengatakan film sebagai media kampanye antikorupsi menjadi alternatif yang lebih variatif. Isu korupsi tidak hanya sebatas pada penangkapan saja.

“Ternyata korupsi itu sangat variatif, biasanya kita hanya melihat penangkapan atau sanksi, tapi mereka justru mampu menampilkan korupsi dari sisi yang unik dan menarik,” pungkas Sabrina.