Eks Honorer di Aceh Tamiang Curhat ke Meurah Budiman: Kami Tulang Punggung Keluarga

"Kami hanya ingin meminta tolong dan memohon solusi untuk kami yang sudah dirumahkan ini kepada bapak Pj Bupati," kata koordinator Aliansi Honorer Aceh Tamiang.

Aceh Tamiang - Puluhan eks tenaga honorer atau Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK) di Aceh Tamiang, menemui Meurah Budiman di hari pertama ia bekerja menjabat sebagai Pj Bupati. Para eks honorer itu mengadukan nasib setelah mereka dirumahkan oleh pemerintah.

"Kami hanya ingin meminta tolong dan memohon solusi untuk kami yang sudah dirumahkan ini kepada bapak Pj Bupati," kata koordinator Aliansi Honorer Aceh Tamiang, Binyamin, Senin, (2/1).

Binyamin menyebutkan, sebelumnya ia bersama beberapa tenaga honorer lain juga telah melakukan rapat dengar pendapat bersama ketua dan anggota DPRK Aceh Tamiang beserta Sekda pada November 2022 lalu. Namun, hingga kini belum ada kelanjutan dan keputusan.

"Rata-rata kami semua ini merupakan tulang punggung keluarga. Kalau sempat kami diberhentikan begitu saja, bagaimana nasib keluarga kami," keluhnya. 

Menurutnya, hampir sebagian mantan tenaga honorer yang telah di rumahkan tersebut sudah belasan tahun mengabdi bahkan telah puluhan tahun bekerja.

"Untuk itu kami meminta solusi dari Pj Bupati, meskipun ini hari pertama bapak bekerja, namun setidaknya bapak dapat memberikan solusi bagi kami," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman, mengatakan persoalan ini berawal dari ditutupnya rekening kontrak oleh kementerian. Namun demikian, ia mengaku tetap akan memikirkan nasib para mantan PDPK yang telah di rumahkan tersebut.

"Bukan saya membuat-buat alasan. Namun apa yang saya katakan tadi benar adalah keputusan dari Kementrian," katanya.

Meurah menjelaskan, selama ini anggaran gaji PDPK bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Namun untuk tahun 2023, DAU sendiri hanya dapat dialokasikan pada tiga bidang yakni kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum.

"Kalau ini kita gunakan dan langgar, DAU Aceh Tamiang akan dipotong kedepannya. Dan ini jelas akan menimbulkan masalah baru dan akan berdampak ke yang lainnya," ungkapnya.

Kendati demikian, Meurah Budiman mengaku akan tetap mencari solusi lain agar permasalahan PDPK itu nantinya dapat diatasi. Salah satunya ialah dengan merangkul seluruh pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan di Aceh Tamiang.

"Nanti kita kaji lagi mengelola sumur minyak, perkebunan kelapa sawit juga luas. Saya baru satu hari di sini, demi Allah saya prioritaskan dan saya pastikan tidak ada pungli," ujarnya. 

Dalam audiensi tersebut turut diikuti tiga pimpinan DPRK, Suprianto, Fadlon dan Muhammad Nur, serta Sekretaris Daerah Asra dan sejumlah Kepala Badan.