Anggota DPRA Minta Libatkan BIN Atasi Antrean BBM di Aceh

“Kalau kopral itu kan satu tangki dia angkat, kalau jenderal itu satu kapal pindah minyak, makanya nggak pernah selesai masalah di Indonesia,” kata Azhar.

Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Azhar Abdurrahman meminta agar pihak Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Aceh dilibatkan dalam mengatasi penyebab antrean bahan bakar minyak (BBM) di Aceh. 

Selain BIN, kata Azhar, penegak hukum lain seperti Polda Aceh dan Pangdam IM juga harus dilibatkan dalam meminimalisir antrean BBM yang kerap terjadi di seluruh SPBU di Aceh ini.

“Kalau kopral itu kan satu tangki dia angkat, kalau jenderal itu satu kapal pindah minyak, makanya nggak pernah selesai masalah di Indonesia,” kata Azhar dalam keterangan tertulis, Jumat (6/1). 

Sekretaris Komisi III DPRA itu menilai, para pihak penegak hukum tersebut perlu dilibatkan lantaran berkaitan dengan dugaan adanya oknum yang juga terlibat dalam penggunaan BBM bersubsidi secara tidak wajar di Aceh. 

Selain itu, Azhar menganggap kondisi saat ini kembali berulang seperti era orde baru berkuasa di Indonesia. Di mana ilegal logging, tambang dan minyak dikuasai oleh lembaga-lembaga tertentu. 

Oleh karena itu, Azhar juga meminta permainan para oknum tersebut masuk dalam analisis intelijen karena dapat berdampak pada inflasi bagi Indonesia di masa mendatang.

“Minyak sulit, harga barang naik. Ini dengan tembok mana kita mau bicarakan, enggak selesai persoalan. Makanya kalau kita berteriak-teriak sesama sendiri tidak akan selesai,” ujarnya.

Kemudian, Azhar tidak sepakat dengan permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Aceh. Menurutnya penambahan kuota BBM bersubsidi tersebut tidak akan berdampak pada rakyat, melainkan lebih menguntungkan dan memperkaya para oknum pemain. 

“Ini tidak akan selesai, karena siklus sudah ditarik kembali seperti era orde baru dan mereka sudah menguasai semua lini,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika para oknum tersebut tidak ditertibkan, maka persoalan antrian BBM bersubsidi tidak akan pernah selesai di Indonesia maupun di Aceh. Karena itulah tiga institusi vertikal tersebut perlu dilibatkan untuk mencari solusi mengatasi antrian BBM bersubsidi di Aceh.