Pemerintah Aceh Diminta Tingkatkan Edukasi Bahaya Polio ke Masyarakat

“Ini yang harus dilakukan, bukan hanya mengobati tapi juga namun juga ada pencegahan sehingga masyarakat paham betul terhdap polio. Sehingga tidak ada penolakan dari masyarakat,” jelasnya.

Banda Aceh – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan edukasi terkait bahayanya virus polio kepada masyarakat. 

Menurutnya, edukasi ini perlu dilakukan untuk menghilangkan stigma negatif yang berkembang di masyarakat, tentang isu bahaya imunisasi polio terhadap anak. 

“Masyarakat kita masih ada yang tidak tahu, ini kan karena masyarakat kita masih trauma dengan dengan kasus-kasus vaksin di saat Covid-19 kemarin. Makanya edukasi itu perlu dilaksanakan kepada masyarakat, bagaimana akibat jika tidak melakukan imunisasi kepada anak,” kata Ketua Komisi V DPR Aceh M Rizal Falevi Kirani, Kamis (1/12).

Politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu meyakini bahwa masyarakat Aceh yang ada di desa-desa tidak bakal menolak imunisasi apabila ada penjelasan detail terkait bahayanya polio yang dilakukan oleh dinas terkait.

Sebab, kata Fahlevi, di samping masih kurangnya pemahaman, masyarakat juga kurang mendapatkan sosialisasi tentang polio dari pihak Dinas Kesehatan dalam hal ini pihak Puskesmas dan Posyandu.

“Ini yang harus dilakukan, bukan hanya mengobati tapi juga namun juga ada pencegahan sehingga masyarakat paham betul terhdap polio. Sehingga tidak ada penolakan dari masyarakat,” jelasnya.

Fahlevi menyebutkan, selain memberikan sosialiasi terkait bahaya polio. Pemerintah juga harus segera melakukan pendataan virus polio tersebut ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Aceh, tidak hanya berpusat di Pidie. 

“Ada istilah orang Aceh itu lumpuh layu apakah itu juga dikatagorikan dari pada penyakit polio anak, kemudian step (demam) apakah itu juga bagian dari polio, ini harus jelas klarifikasinya,” tuturnya.

Selain itu, Ia menilai perlu penanganan serius terhadap virus ini. Bila perlu juga dilakukan survei lingkungan seperti di perkampungan-perkampungan yang berada di wilayah pegunungan dan dekat aliran sungai. 

“Di semua batas pinggir kampung tingkat pegunungan itu wajib dilakukan penelitian ataupun survei, mungkin faktor alam yang menyebabkan bahwa polio itu terjadi, bukan hanya faktor imunisasi,” kata Fahlevi.

“Ini bahaya betul, bagaimana koordinasi yang dilakukan di Dinkes tingkat kabupaten/kota. Bagaimana penanganannya, apa yang harus dilakukan, paling tidak ada pemetaan,” tambahnya.

Ajak Masyarakat Cari Tahu Polio di Internet

Fahlevi mengatakan, sembari menunggu adanya sosialisasi dari pemerintah, di era serba canggih ini masyarakat juga bisa mengakses informasi terkait polio di internet. Sebab, penyakit yang satu ini memang sangat berbahaya bagi pertumbuhan anak-anak.

Ia berharap masyarakat semakin paham akan pentingnya imunisasi, sehingga penyakit yang sudah menjadi sejarah dunia itu benar-benar hilang.

“Kita imbau agar masyarakat bisa mengakses apa itu polio di berbagai media, dan polio itu memang penyakit yang membahayakan bagi pertumbuhan anak,” imbuhnya. 

Fahlevi mengatakan, pihaknya di Komisi V DPRA dalam waktu dekat akan memanggil pihak Dinas Kesehatan untuk mengontrol sejauh mana program-program yang dilakukan untuk penanganan polio tersebut. 

“Akan kita tanyakan sejauh mana dan apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sehingga tidak ada program yang tidak bermanfaat,” pungkasnya.