Ekonomi Aceh Memprihatinkan, Pengamat: Rakyat Kehilangan Tempat Mengadu

“Di pasar eceran non SPBU untuk menghindari macet mengalami kenaikan harga BBM sekitar 10-20 persen dari harga eceran pemerintah atau Pertamina, itu juga karena permainan mafia,” katanya.

Banda Aceh – Pengamat Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh, Taufiq A Rahim, menyampaikan kondisi pertumbuhan ekonomi di tanah rencong saat ini dalam keadaan memprihatinkan. Kondisi ini menjadi semakin sulit saat pemerintah tidak menjalankan tugasnya untuk mengayomi masyarakat. 

“Sehingga rakyat Aceh sepertinya kehilangan pegangan untuk mengadu, menyampaikannya, bahkan seperti pasrah dengan usaha untuk tetap mempertahankan kehidupannya, bagaikan kehidupan tanpa pemerintah dan negara tidak sebagaimana amanah undang-undang dasar negara serta pemimpin yang mesti mengayominya,” kata Taufiq di Banda Aceh, Sabtu (21/1).

Taufiq menjelaskan, dari hasil sajian BPS secara makro nasional, jumlah penduduk miskin per September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Ia menilai, penyebab dasar kenaikan kemiskinan dipicu karena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak kenaikan harga barang dan jasa di pasar. 

Seperti halnya di Aceh, kata Taufiq, masalah BBM bukan saja tentang naik harga atau kuota tidak cukup. Namun diperparah lagi dengan berlakunya pembatasan penyaluran sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan dalih mencegah antrean panjang. 

“Di pasar eceran non SPBU untuk menghindari macet mengalami kenaikan harga BBM sekitar 10-20 persen dari harga eceran pemerintah atau Pertamina, itu juga karena permainan mafia,” katanya.

Dia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Aceh sekarang jauh berada di bawah rata-rata nasional yaitu 5,72 persen dan juga di bawah rata-rata Sumatera 3,50 persen. Demikian pula selama 10 tahun terakhir, rata-rata hanya tumbuh 2,66 persen.

Kondisi itu, kata dia, berlangsung di tengah kucuran dana anggaran belanja publik pada posisi nomor lima secara nasional dan nomor satu tertinggi di luar Pulau Jawa. Bahkan, didukung oleh anggaran belanja dari Dana Otonomi Khusus Aceh (Doka) yang telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sebesar Rp 97,697 triliun (Dana Alokasi Khusus/DAK), di samping adanya alokasi APBA melalui Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahunnya mencapai puluhan triliun rupiah. 

“Namun kondisi memprihatikan ini didukung oleh kondisi inflasi Aceh, biasanya sekitar 2 persen, saat ini hanya 0,4 persen sampai 0,5 persen. Ini memperlihatkan dan dapat dinyatakan bahwa rakyat Aceh secara merata tidak memegang uang, peredaran uang rendah dan menjadikan daya beli rendah,” kata Taufiq.

“Bisa saja jumlah yang banyak melalui APBA sebagai pengungkit atau stimulus perekonomian dikuasai atau dirampas oleh orang-orang dan kelompok tertentu di kalangan elite politik dan kekuasaan Aceh,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Taufiq berharap kondisi ril kehidupan Aceh dalam kondisi memprihatinkan ini mesti segera diatasi dengan kebijakan strategis, baik dengan alokasi APBA yang benar, tepat, transparan, pro-rakyat dan selaras dengan “good and cleans governances” yang beretika.

“Bukan untuk memperkaya pejabat publik, kelompoknya dan para mafia yang bermain di sekitar pejabat publik, yang mempermainkan proyek pembangunan dan ekonomi, yang seharusnya secara bijaksana pejabat politik dan publik berfikir untuk kepentingan rakyat Aceh,” pungkasnya.