Apkasindo Minta Pemprov Aceh Serius Tanggapi Rencana Pembangunan Pelabuhan CPO

“Semoga hal ini dipersiapkan dan ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Aceh," kata Fadhli.

Banda Aceh – Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, Fadhli Ali, mengatakan pembangunan pelabuhan ekspor CPO (crude palm oil/minyak mentah sawit) di Aceh jangan hanya sekadar wacana,  dirinya meminta Pemerintah Aceh harus serius menanggapi rencana itu. 

Menurut Fadhli, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia sudah memberi peluang terkait pembangunan pelabuhan ekspor CPO di Aceh, tentunya kesempatan itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. 

“Semoga hal ini dipersiapkan dan ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Aceh. Sehingga nanti bisa terealisasi, tidak berhenti jadi wacana saja,” kata Fadhli kepada HabaAceh.id, Minggu (5/2).

Fadhli mengatakan, Aceh merupakan salah satu daerah dengan jumlah pelabuhan paling banyak di Indonesia. Namun, untuk pengapalan CPO belum ada pelabuhan yang representatif.

“Keberadaan pelabuhan ekspor di Aceh dapat mendukung sirkulasi pemasaran CPO. Baik itu di dalam maupun luar negeri,” ujarnya. 

Berdasarkan data Apkasindo, kata Fadhli, luas perkebunan sawit di Aceh mencapai 535 ribu hektare. Lebih dari 50 persen di antaranya merupakan perkebunan sawit yang dikelola oleh rakyat. Penanaman itu dilakukan sejak 1911 silam, artinya Aceh merupakan salah satu daerah pionir (pelopor) penanaman kelapa sawit di Indonesia bersama  Sumatera Utara.

“Dengan kata lain, jauh sebelum Indonesia merdeka, Aceh sudah menghasilkan CPO,” ucapnya. 

Fadhli menuturkan, di pesisir pantai Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya), masih ada pelabuhan yang melakukan bongkar muat CPO milik PT Socfindo. Namun, kapal di sana tidak bisa bersandar akibat insfrastruktur kurang memadai. 

Proses pengapalan CPO dilakukan melalui pipa bawah laut,  dimana kapal menyandar pada posisi 300 sampai 400 meter dari bibir pantai. 

“Saya heran mengapa Pemerintah Aceh sungguh lama membiarkan CPO dari Aceh itu diangkut dengan cara seperti itu keluar daerah,” jelasnya.

Fadhli menilai, keberadaan pelabuhan ekspor CPO di Aceh akan mendongkrak perekonomian di tanah rencong. Sehingga, angka pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi. 

“Selain itu kerusakan jalan di Aceh juga akan berkurang karena semakin kurangnya kendaraan besar lalu lalang di jalan raya,” katanya. 

Disamping itu, Fadhli menyebutkan, ongkos angkut CPO dari Pabrik Kelapa Minyak Sawit (PMKS) di Aceh mencapai Rp 500 rupiah per kilogram. Tingginya ongkos angkut CPO itu menjadi komponen biaya penekan harga TBS (tandan buah segar) jadi murah.

“Misalnya ketika salah satu pabrik di kawasan barat selatan Aceh menuju ke Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Jaraknya hampir mencapai 1.000 kilometer,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Fadhli berharap dengan adanya keseriusan Pemerintah Indonesia melalui Kemenhub, pelabuhan ekspor di Aceh dapat terwujud. Sehingga Aceh lebih mandiri, dan pastinya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, berencana akan membuka sejumlah pelabuhan untuk memudahkan proses ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO) di Aceh.

Hal itu disampaikan Budi dalam kegiatan peninjauan sarana prasarana Pelabuhan Penyeberagan Ulee Lheue Banda Aceh pada Jumat (3/2) kemarin.

“Yang namanya sawit nanti kita buat kapal-kapal yang melintas di beberapa titik,” kata Budi.

Menurutnya, di tengah produksi sawit yang kian meningkat, pelabuhan ekspor CPO akan semakin memberikan keuntungan bagi masyarakat Aceh. Karena, CPO tidak perlu lagi diekspor melalui provinsi lain.

“Oleh karenanya saya bicara dengan Pak Gubernur, berapa pelabuhan dari Meulaboh (Aceh Barat) dan beberapa wilayah lainnya. Nah, kami akan memperbaiki beberapa pelabuhan supaya semua berjalan dengan lebih baik,” ungkapnya.