Alumni HES UIN: Sebaiknya Dirut Bank Aceh Syariah Berasal dari Eksternal

“Sudah saatnya Pj Gubernur Aceh melakukan lompatan kebijakan yang tidak ada pembatasan bagi siapapun untuk ikut seleksi Dirut BAS, sejauh memenui syarat yang diinginkan OJK,” ujar Zulmahdi.

Banda Aceh – Ketua Presidium Ikatan Alumni Hukum Ekonomi Syariah (IKA HES) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Zulmahdi Hasan meminta Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengeluarkan kebijakan agar Direktur Utama Bank Aceh Syariah (BAS) berasal dari kalangan eksternal Bank Aceh Syariah (BAS). 

Menurutnya, hal itu menjadi penting agar BAS tidak terkesan menjalankan posisi aman tanpa melakukan progresif dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Aceh.

“Paska Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dua calon tidak lulus, sudah saatnya Pj Gubernur Aceh melakukan lompatan kebijakan yang lebih progresif,” kata Zulmahdi dalam keterangan tertulis yang diterima HabaAceh.id, Sabtu (26/11).

Zulmahdi menuturkan, pihaknya dari IKA HES UIN Ar-Raniry memandang keberadaan Direktur Utama BAS sangat strategis, apalagi selama ini BAS terkesan menjadi lembaga keuangan yang mendapat perhatian istimewa dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. 

Sebab, kata Zulmahdi, seluruh transaksi keuangan dikelola tunggal oleh BAS, terutama yang bersentuhan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Itu artinya kinerja BAS selama ini berada pada posisi aman dan kurang berefek pada pemberdayaan ekonomi ummat. 

“Sudah saatnya Pj Gubernur Aceh melakukan lompatan kebijakan yang tidak ada pembatasan bagi siapapun untuk ikut seleksi Dirut BAS, sejauh memenui syarat yang diinginkan OJK,” ujar Zulmahdi. 

Selain itu, kata dia, seleksi juga dilakukan secara terbuka dan bersifat nasional. Seleksi terbuka dan dilakukan pihak independen sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita dalam menemukan calon direktur utama yang berkompetensi dan persaingan sehat.

Sekjen Politisi PBB Aceh itu menjelaskan, tantangan ekonomi syariah ke depannya akan sangat berat. Oleh karena itu, Dirut BAS harus berwawasan global dan internasional. 

Ia menilai, gagalnya dua calon dirut BAS yang lalu harus menjadi pelajaran sekaligus menjadi awal untuk proses pembenahan terkait transparansi rekrutmen calon dirut BAS.

“Pola-pola dinasti yang selama ini dipertahankan sudah seharusnya segera ditinggalkan. Dalam proses seleksi ini, publik akan mengontrol sejauh mana Pemerintah Aceh berani melakukan lompatan politik hukum open rekruitmen Dirut BAS sesuai standar OJK. Sehingga dana rakyat yang dikelola oleh BAS tidak hanya tersedot untuk kalangan ASN dan kesejahteran karyawan BAS,” tuturnya.

Ia menyebutkan, pihaknya akan mendorong Dirut BAS yang baru nantinya untuk berani mengambil sikap yang lebih pro rakyat, tidak hanya terkesan mencari posisi aman dengan remunerasi karyawan dan jajaran Dirut. Sehingga siapapun yang mendaftar bisa mengajukan diri. 

“Akankah Pj Gubernur Aceh berani melakukan lompatan kebijakan. Hanya waktu yang menentukan. IKA HES UIN Ar-Raniry akan terus mengawal berbagai kebijakan Pemerintah Aceh dalam Implementasi Ekonomi Syariah,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, sebanyak 6 kandidat calon Direktur Utama Bank Aceh Syariah (BAS) dinyatakan lolos verifikasi administrasi setelah dilakukan seleksi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).