Tiga Kematian Tokoh Besar Aceh dan Sejarah Sekitar Juni Sepanjang Masa

JUNI menjadi bulan kelam bagi sebagian warga Aceh. Pasalnya pada bulan inilah tiga tokoh Aceh meninggal dunia dalam durasi waktu berbeda.

Ketiga tokoh yang dimaksud adalah Sultan Husain 'Ali Riayat Syah, Teungku Daud Beureueh, dan juga Tgk Hasan Muhammad di Tiro. Husain 'Ali Riayat Syah merupakan salah satu Sultan Aceh yang menggelorakan perlawanan terhadap invasi Portugis di masa silam.

Sultan Husain 'Ali Riayat Syah mangkat pada Senin, 12 Rabi'ul Awal 987 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Juni 1579 Masehi. Dia merupakan salah satu Sultan Aceh yang bercita-cita untuk membebaskan Malaka dari tangan Portugis. Namun, cita-cita itu tak kunjung terlaksana hingga ia mangkat dan dimakamkan di kompleks pemakaman Baitur Rijal (Kandang XII), yang saat ini berada di wilayah administratif Gampong Baro, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Sementara Teungku Daud Beureueh adalah seorang republiken sejati yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Aceh. Dia merupakan pimpinan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) atau pendukung Negara Islam Indonesia (NII) di Aceh. Semasa hidupnya, Daud Beureueh pernah menjadi Ketua Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan sempat menjadi Gubernur Militer Aceh di masa Republik Indonesia Serikat (RIS).

Sosok Daud Bereueh pernah dianggap menjadi ancaman bagi Indonesia, sehingga ia sempat diasingkan ke Jakarta. Kelak, Daud Beureueh pulang ke Aceh dalam keadaan buta dan meninggal dunia pada 10 Juni 1987. Jasadnya kemudian dikebumikan di Kompleks Masjid Raya Baitul A’la Lilmujahidin atau Masjid Abu Beureueh, Kota Beureuenun, Pidie.

Tokoh terakhir yang disebutkan adalah Hasan Tiro, seorang tokoh ideologis yang mengingatkan generasi muda di Aceh tentang riwayat negeri dan identitas leluhur kepada penduduk paling barat ujung Pulau Sumatra ini.

Hasan Tiro meninggal dunia pada Kamis, 3 Juni 2010 sekitar pukul 12.25 WIB di Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh. Dia menghembuskan napas terakhir dalam usia 85 tahun dan dimakamkan di Kompleks Makam Pahlawan Teungku Chik Di Tiro, di Gampong Meureue, Aceh Besar.

Hasan Tiro meninggal dunia karena divonis menderita infeksi paru-paru dan jantung. Dia sempat menjalani perawatan selama 12 hari di rumah sakit plat merah tersebut. 

Hasan Tiro lahir di Pidie pada 25 September 1925. Almarhum sempat mengasingkan diri di Stockholm, Swedia, sejak 1976, setelah mendeklarasikan ASNLF atau GAM. 

Penggagas Aceh Merdeka ini pun sempat menjadi warga negara Swedia dan pernah dicabut paspor kewarganegaraannya setelah mengultimatum kabinet PM Ali Sastroamidjojo pada 1 September 1954. Pada masa itu, Hasan Tiro mengecam tindakan pembunuhan terhadap ulama-ulama di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Sulawesi. 

Dalam kecaman tersebut, Hasan Tiro bahkan turut mengancam akan melaporkan tindakan Indonesia ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Amerika Serikat. Atas sikap Hasan Tiro itu, PM Ali Sastroamidjojo kemudian mencabut paspor dan kewarganegaraan Hasan Tiro yang berbuntut pada penyelidikan oleh Imigrasi AS dan ditahan di Ellis Island.

Hasan Tiro berhasil melepaskan diri dengan memanfaatkan koneksinya di Amerika Serikat. 

Setelah beberapa puluh tahun mengecam Pemerintah Indonesia, nama Hasan Tiro kembali mencuat setelah dirinya mendeklarasikan Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF) alias GAM di Pidie. Dia lantas menjadi target operasi militer Indonesia dan terpaksa bergerilya di hutan Aceh. 

Kelak, Hasan Tiro kemudian berhasil keluar dari Aceh dan mendapat kewaganegaraan Swedia pada 11 Maret 1987. Sejak itu, Hasan Tiro memimpin operasi ASNLF di Aceh dari luar negeri.

Hasan Tiro baru pulang ke Aceh medio Oktober 2008 atau tiga tahun setelah perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Selama tinggal di Aceh, Hasan Tiro menghuni rumah kontrakan di kawasan Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Juni tak hanya menjadi bulan kematian bagi tokoh-tokoh Aceh. Pada bulan tersebut juga terjadi berbagai persitiwa dalam rentang tahun berbeda di Aceh, yang salah satunya adalah ketika Portugis berhasil mencaplok tanah Sumatra (Samudera) Pasai pada Juni 1521.

Armada Portugis setelah berhasil menjajah Malaka, mengirimkan pasukan ekspedisi untuk menyerang Pasai, setelah beberapa saat aksi menduduki Pedir gagal dilakukan. Portugis bahkan berhasil mendirikan benteng pertahanan di tebing kiri Krueng Pasai, wilayah Kesultanan Pasai pada masa itu yang membuat berang Sultan Aceh Darussalam.

Selain kejadian tersebut, pada 21 Juni 1599 juga terdapat peristiwa menarik terkait kehadiran dua kapal dagang Belanda yang dipersenjatai ke wilayah Aceh. Kapal dagang bernama de Leeuw (Singa) dan de Leeuwin (Singa Betina) tersebut berada di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman. 

Ini merupakan pertama kali Belanda datang ke Aceh dengan mengibarkan bendera Dinasti Oranje, yang sedang berupaya merdeka dari jajahan Spanyol. Kedatangan de Houtman bersaudara ke Aceh itu berakhir dengan kematian Cornelis dan penangkapan terhadap Frederick usai menyinggung Sultan Aceh.

Namun, buntut dari insiden itu turut mengikat hubungan diplomatik antara Aceh Darussalam dengan Kerajaan Belanda di Eropa. Sultan Aceh bahkan mengirimkan rombongan duta besar ke Belanda yang sedang berperang dengan Spanyol. Aceh bahkan menjadi kerajaan pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda dari Spanyol.

Namun, setelah sekian lama merdeka, Belanda justru menjadi negara yang mendeklarasikan perang terhadap Kesultanan Aceh Darussalam. Perang Belanda di Aceh berlangsung puluhan tahun dengan sejumlah peristiwa terjadi selama itu.

Salah satu peristiwa yang tercatat terjadi pada bulan Juni adalah aksi yang dilakukan Habib Abdurrahman pada 8 Juni 1878. Pada hari itu, pasukan Habib menyerang militer pengawal di rumah sakit Pantee Pirak. Serangan ini dilakukan untuk menguasai gudang senjata dan menjadi pintu masuk ke pertahanan Belanda. Penyerangan ini turut membuat banyak pasukan Belanda tewas dan cidera.

Kemudian pada 18 Juni 1878, Habib Abdurrahman bersama lebih kurang 2.000 pasukan menyusup melalui jalan gunung dan menduduki Leupueng serta lembah Glee Taron, dan bersama Teuku Nanta menguasai Lhong, menyerang tempat-tempat pengawalan Belanda di Krueng Raba, Buket Seubun, dan Peukan Bada. Namun kemudian, Habib dan pasukannya dipukul mundur oleh Belanda.

Pada bulan Juni, juga terdapat peristiwa kematian seorang tokoh besar di era perang Belanda di Aceh. Tokoh yang dimaksud adalah Teungku Ibrahim Lamnga yang gugur dalam perang melawan Beladan pada 29 Juni 1878.

Rentang 20 tahun kemudian, pada 1 Juni 1898, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke Pidie. Serangan itu melibatkan 2 kolone pasukan Belanda dari Pidie dan Seulimeum, di bawah komando Van Heutsz. Penyerangan tersebut turut dibantu oleh penasihat Belanda urusan bumiputra, Dr. C. Snouck Hurgronje. 

Kolone Pidie kurang lebih 6000 orang, terdiri dari 125 perwira, 2.100 orang Eropah dan yang dipersamakan dengan Eropah, 1.200 bumiputera, 200 orang pembantu, dan 2.400 narapidana kerja paksa. Sedangkan kolone Seulimeum sebesar lebih kurang 1.950 orang, yang terdiri dari 35 perwira, 450 orang Eropa dan yang dipersamakan dengan Eropa, 500 orang bawahan bumiputera, 50 orang pembantu, 400 orang narapidana kerja paksa, serta 500 orang Cina sebagai tukang angkat.

Selain itu, pada 12 Juni 1898 juga terjadi pertempuran hebat di Pulo Cicem-Kuta Putoh antara Belanda dengan Aceh. Saat itu, Belanda di bawah kepemimpinan van Heutsz menyerbu Pulo Ciciem-Kuta Putoh untuk memukul pasukan Teungku Cot Plieng, seorang pejuang Aceh yang kerap melakukan sabotase terhadap kepentingan Belanda di Pidie.

Peperangan ini berlangsung hebat lantaran Belanda memboyong empat batalyon tentaranya dan satu divisi Marsose. Selain itu, Belanda juga diperkuat dengan armada laut serta pasukan meriam dan kavaleri (pasukan berkuda) yang beranggotakan delapan perwiran serta 99 ekor kuda. Total pasukan yang dikirim untuk menyerang kawasan tersebut mencapai 6.000 personil, yang terdiri dari 125 perwira, sebanyak 2.100 tentara Belanda dan Ambon, selanjutnya 1.200 pasukan bumiputera dari daerah jajahan Belanda, dan 2.400 budak.

Penyerangan menumpas pasukan Teungku Cot Plieng diperteguh dengan 3.000 pasukan koloni Belanda yang sebelumnya sudah berada di Seulimum, Aceh Besar. Dalam peperangan ini, Teungku Cot Plieng mendapat bantuan dari Teungku Di Gayo, seperti dicatat HM Said dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad Jilid II.

Dalam perang Belanda di Aceh yang berlangsung puluhan tahun tersebut juga terdapat peristiwa mengenaskan terkait aksi genosida di Kuta Reh, pada 14 Juni 1904. Dalam aksi pembataian tersebut sebanyak 313 orang pria bersama 248 wanita dan anak-anak dibunuh secara sadis oleh Belanda. Selain itu, sebanyak 20 orang perempuan bersama 61 orang anak-anak ditangkap. 

Tidak ada satu pun laki-laki di Kuta Reh yang selamat dalam serangan Belanda itu. Di sisi Belanda, serangan Kuta Reh hanya mengakibatkan lima personil prajuritnya tewas dan 14 luka-luka.

Selain itu, Belanda juga melakukan aksi kekejaman serupa pada 20 Juni 1904 di Kampung Likat. Dalam serangan tersebut, Belanda membunuh 220 pria, 124 wanita, dan 88 orang anak-anak. Belanda juga menangkap 17 anak-anak untuk dijadikan budak. 

Selanjutnya giliran Kampung Kuta Lengah Baru yang menjadi aksi serangan Belanda pada 24 Juni 1904. Di kampung tersebut, Belanda membunuh 338 pria, termasuk penghulu Kampung Baten dan Uen Atan, Kejuruan Bambel. Belanda juga membunuh 130 orang anak-anak dan menangkap 28 orang lainnya untuk menjadi budak.

Kejadian lain yang juga sempat terekam terjadi bulan Juni adalah pergantian pucuk pimpinan Belanda di Aceh. Tepatnya pada 10 Juni 1908, Letkol H.N.A Swart yang sebelumnya menjadi Gubernur Militer dan Sipil di Sulawesi ditunjuk menggantikan posisi van Daalen di Aceh.

Rentang waktu 20 tahun kemudian, tepatnya pada 18 Juni 1928, Teuku Nyak Arief yang merupakan seorang aristokrat Aceh mengumandangkan semangat persatuan di bawah negara Indonesia. Kata-kata Indonesia itu dikumandangkan Teuku Nyak Arief di dalam sidang Volksraad seraya menyebut bahwa kesatuan nasional merupakan prasyarat untuk mencapai kemerdekaan dari Belanda.

Pada Juni 1942, setelah Belanda angkat kaki dan Jepang masuk ke Aceh, sebuah surat kabar terbit di Serambi Mekkah. Surat kabar tersebut bernama Aceh Shinbun, yang menjadi media propaganda politik Jepang untuk memperkuat kekuasaannya di Aceh. 

Koran yang terbit dua kali dalam sepekan, yaitu Rabu-Sabtu tersebut, dipimpin oleh A. Wahid, seorang wartawan dari Medan. Sedangkan redaktur umum adalah orang Aceh, yaitu Amelz, A. Hasjmy, A. Arief, A. Gani Mutiara, Teungku Ismail Yakub, dan T. Alibasyah Talsa. Kepala pengarang dijabat oleh S. Masubuti kemudian digantikan oleh S. Sagawa.

Pada 16 Juni 1947, atau setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Presiden Soekarno yang datang ke Aceh berpidato di Banda Aceh. Dia mengungkapkan peran vital pesawat terbang untuk memperkuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antar pulau. Ide Soekarno untuk pengadaan pesawat terbang itu kelak disanggupi Gabungan Saudagar Aceh (Gasida) dengan membeli dua pesawat jenis Dakota, kemudian diberi nama Seulawah 001 dan Seulawah 002.

Setahun kemudian, tepatnya pada 16 Juni 1948, Soekarno yang bersumpah atas nama Allah di depan Daud Beureueh turut menjanjikan untuk memberikan hak-hak rakyat Aceh sesuai syariat Islam. Sumpah yang diucapkan Soekarno di Hotel Aceh, Banda Aceh, yang letaknya berada di sayap kanan Masjid Raya Baiturrahman itu menyusul permintaan Daud Beureueh agar tokoh proklamator Indonesia tersebut menandatangani surat perjanjian. Alih-alih menandatangani surat perjanjian di atas kertas untuk memberikan kewenangan serta kekhususan bagi Aceh, Soekarno malah lebih memilih meneteskan air mata dan mengucap sumpah yang membuat Daud Beureueh membatalkan desakannya agar Soekarno menandatangi surat tersebut.

Banyak kejadian lain yang terjadi pada bulan Juni, selain beberapa peristiwa sejarah yang telah dicatat di atas. Di antara kejadian itu seperti kebijakan pemerintah menambah pasukan Mobrig pada 4 Juni 1953 dalam rangka operasi militer memberangus pergolakan DI/TII di Aceh. Selain itu, pada 1 Juni 1991 juga terjadi peristiwa yang menyebabkan kematian orang setelah terkena razia KTP oleh militer di Aceh. Ketiga orang tersebut adalah Teungku Usman Raden seorang imam meunasah, Teungku Abdullah Husen, dan Abdurrahman Sarong yang merupakan PNS Dinas PU Sigli.

Ketiganya kemudian ditemukan menjadi mayat di dekat waduk Lhokseumawe, dengan KTP masing-masing diletakkan di atas tubuh yang telah membusuk.

Kejadian lain yang juga berlangsung pada bulan Juni adalah ketika pemerintah memobilisasi warga Aceh untuk mengikuti ikrar kesetiaan terhadap NKRI di Blang Padang, Banda Aceh. Apel tersebut berlangsung pada 3 Juni 2003 yang dihadiri oleh 15.000 orang dari segala unsur di Aceh.