Penguatan Pengurus Masjid Disebut Mampu Batasi Polarisasi Politik di Tempat Ibadah

"Masjid itu tempat beribadah, tempat untuk mempersatukan umat. Semua orang boleh salat di masjid. Tapi kalau masjid dijadikan tempat kampanye dan pecah polarisasi politik di sana, bisa dibayangkan hal tersebut akan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat," pungkasnya.

Banda Aceh - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Banda Aceh, Zakaria Fauzan mengatakan, upaya mencegah polarisasi politik di lingkungan masjid hanya bisa dicegah dengan melakukan penguatan pengurus masjid.

Menurutnya, keinginan aktor politik untuk berkampanye di masjid tidak dapat dibatasi, karena belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, masjid masih dipandang sebagai tempat yang paling ampuh untuk seseorang melancarkan aksi kampanye.

"Semua orang kepingin menjadikan masjid sebagai tempat untuk dia berpolitik. Niat orang mempolitisasi masjid juga nggak bisa kita batasi. Namun kita bisa bangun basis pertahanan dengan melakukan penguatan pengurus masjid," ujar Fauzan kepada HabaAceh.id, Banda Aceh, Selasa (7/2).

Fauzan menegaskan ungkapannya tersebut bukan bermaksud untuk mengharamkan politik. Namun, merujuk pada pengalaman-pengalaman di tahun politik sebelumnya, kampanye politik tersebut identik dengan saling menjelekkan atau mencari kelemahan.

Dirinya juga mengaku tidak ingin melihat lingkungan masjid dijadikan sebagai tempat untuk memancing amarah publik atau sebagai tempat bertumbuhnya benih-benih permusuhan.

"Masjid itu tempat beribadah, tempat untuk mempersatukan umat. Semua orang boleh salat di masjid. Tapi kalau masjid dijadikan tempat kampanye dan pecah polarisasi politik di sana, bisa dibayangkan hal tersebut akan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat," pungkasnya.(Akhyar)