Kantor Gubernur Aceh Didatangi Ratusan IRT Bawa Proposal Bantuan, Pemerintah Aceh Buat Klarifikasi

Banda Aceh – Ratusan masyarakat Aceh mayoritas ibu rumah tangga (IRT) berduyun-duyun datang ke kantor Gubernur Aceh dengan membawa proposal bantuan, Senin (30/12). 

Informasi dihimpun menyebutkan, kedatangan mereka bahkan sudah mulai sejak Jumat, (27/12). Masyarakat yang datang bukan hanya dari kabupaten/kota terdekat dengan ibu kota Provinsi Aceh, tetapi ada dari Lhokseumawe, Aceh Utara hingga Aceh Timur.

Kedatangan mayoritas kalangan perempuan yang mendadak ramai tersebut, membuat gundah para pegawai di Kantor Gubernur Aceh. Diduga kehadiran masyarakat secara tiba-tiba itu dipicu oleh informasi bohong dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kondisi itu membuat Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, harus menyampaikan klarifikasi melalui siaran pers ke sejumlah media di Aceh.

"Dengan tegas saya mengklarifikasi kepada masyarakat, bahwa isu mengenai bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah Aceh adalah tidak benar," kata Akkar Arafat.

"Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke kantor gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoak," tambahnya.

Lebih lanjut Akkar Arafat menjelaskan,  bahwa proses penganggaran di pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh. Oleh karena itu, tidak mungkin ada bantuan langsung yang dapat diberikan di akhir tahun tanpa didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.

"Jika pun ada bantuan yang diberikan, itu tentu dilakukan dengan skema pengumuman terbuka atau melalui pemberitahuan resmi di media massa. Misalnya, beberapa waktu lalu Pj Gubernur Aceh mengumumkan penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perkim Aceh pada tahun 2025," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar, terutama yang tidak jelas sumbernya. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat keputusan.

"Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang telah datang ke sini. Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungan dan menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak benar," ujar Akkar.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dan tidak terjebak pada informasi yang tidak akurat. Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik melalui saluran resmi.