Hari Lahir Pidie Dikaji, Dimulai dari Era Islam

Sigli - Pemerintah Kabupaten Pidie sedang melakukan kajian penetapan hari jadi Pidie, salah satunya dengan menggelar fokus grup diskusi atau FGD untuk memperoleh masukan dan saran masyarakat. 

Upaya menelusuri sejarah lahirnya Pidie sudah dimulai sejak pemerintahan Bupati Sarjani Abdullah pada tahun 2014 lalu ketika berlangsungnya Pedir Raya Festival, namun kajian tersebut terhenti setelah itu dan baru dimulai kembali saat ini. 

Sebagaimana diketahui, Pidie atau Pedir sudah dikenal eksistensi sebagai daerah berdaulat jauh sebelum kedatangan kolonialis Belanda. Bahkan dari beberapa literatur sejarah disebutkan, daerah yang saat ini juga dikenal sebagai penghasil kerupuk melinjo itu sudah ada sebelum era pemerintahan kerajaan Islam.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim perumus beranggotakan sembilan orang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, sejarawan dan budayawan. 

Mereka adalah Sekda Pidie Samsul Azhar dan Plt Asisten I Sekdakab Firman Maulana dari unsur pemerintahan, sementara dari akademisi yaitu Umar Mahdi, Nadhar Putra, dan Heri Fajri, sedangkan kalangan sejarawan dan budayawan adalah Junaidi Ahmad, Musmarwan Abdullah, serta Abdul Hadi Zakaria. 

Tim tersebut bertugas melakukan kajian, menganalisis fakta-fakta sejarah dan arkeologis tentang keberadaan Kerajaan Pedir dalam sejarah panjangnya, yang kemudian untuk disepakati dan ditetapkan sebagai hari jadi Pidie.

FGD yang digelar di Oproom Sekdakab Pidie, Selasa (2/7) itu berbasis akademis, tim perumus menyampaikan makalah dengan judul 'Tanoh Hikayat Pidie' sebuah kajian historis kerajaan Pidie, merupakan hasil elaborasi dari tiga makalah disampaikan sebelumnya pada FGD pertama Senin (10/6) lalu. 

Pada FGD pertama yang turut dihadiri berbagai elemen masyarakat tersebut, telah menyepakati kelahiran Pidie diawali sejak masa peradaban Islam yaitu pada abad 14 Masehi. 

Sekda Pidie Samsul Azhar mengatakan, FGD tersebut diselenggarakan untuk menarik perhatian masyarakat agar masuk dalam lingkaran guna memberikan pemikiran terhadap hari jadi Pidie.

Dia menginginkan, pembahasan FGD kali ini sudah masuk ke substansi pembahasan, yaitu berani mengungkapkan tanggal dan tahun hari jadi Pidie.

"Silahkan sampaikan catatan sejarah dari apa yg telah diketahui dan dipersilahkan untuk menanggapi," kata Samsul yang saat ini bertugas Plh Bupati Pidie, karena Pj Bupati Wahyudi Adisiswanto sedang melaksanakan ibadah haji. 

Samsul mengatakan, hasil dari forum diskusi yang mengkaji hari jadi Pidie tersebut diharap dapat melahirkan naskah akademik dan akan diseminarkan untuk penyusunan qanun tentang hari jadi Pidie.

Hadir sebagai penanggap ahli dalam kegiatan itu sejumlah pakar antara lain, Dr Husaini Ibrahim dosen FKIP Sejarah USK, Arkeolog Drs Mawardi Umar, M.Hum, juga dosen FKIP Sejarah USK, Filolog, Drs Nurdin AR, M Hum mantan kepala UPTD Museum Aceh serta Filolog, Masykur Syafruddin, S.Hum peneliti, kolektor benda sejarah dan Direktur Pedir Museum di Banda Aceh.

Para penanggap yang dihadirkan dalam FGD tersebut pada umumnya menginginkan penentuan hari jadi Pidie tidak ditetapkan dalam FGD kedua tersebut, tapi juga dibutuhkan seminar lebih besar untuk meminimalisir kritikan dan bantahan di kemudian hari setelah hari jadi Pidie ditetapkan. 

Selain itu, Mawardi Umar sejarawan dari USK mengatakan, dalam menetapkan hari jadi daerah itu dimulai ketika suatu daerah telah ada pemerintahan dan tidak mesti era pemerintahan Islam.

Dia menyarankan, metodelogi sejarah hari jadi Pidie perlu melampirkan fakta dan melihat secara langsung sumber historis, seperti dokumen, arkeolog membaca inskripsi pada batu nisan dan tidak hanya pada studi literatur.

Sementara Nurdin Abdurrahman,  mengatakan, untuk menetapkan hari jadi Pidie tergantung komitmen kesepakatan, karena tidak ada bukti secara jelas yang menyebutkan kapan Pidie itu lahir. 

"Yang jelas Pidie itu ada, tinggal disepakati aja kapan tahunnya. Tentunya dengan tidak menafikan naskah akademik," ujarnya.

Dr Husaini sejarawan dari USK menyebut, penetapan hari jadi Pidie bisa melihat dengan artefak-artefak peninggalan batu nisan walaupun tidak tertera penanggalannya, namun dapat diketahui tipenya dan akan diketahui tahun berapa atau kurun waktu jenis batu tersebut.

"Penetapannya dengan ilmu," katanya.

Sedangkan Direktur Pedir Museum, Masykur Syafruddin menyebut, catatan batu nisan tertua pada era Islam adalah milik Tgk di Babah Jurong dengan tipelogi nisan pasai yang mencantumkan tahun 887 H atau 1492 M.

Dia mengatakan, dalam laporan Arab pada tahun 1517 M, Sulaiman Al Bahri menulis Pidie berada di kaki jabal lamuri. Sementara naskah paling tua dia temukan, ditulis di Keumala pada tahun 1054 H oleh Jamaluddin yang mencantumkan masa pemerintahan Tajul alam Safiatuddin.

"Penentuan hari jadi Pidie tidak selesai hari ini, seminar-seminar ke depan pun belum tentu dapat memastikan hari jadi Pidir, masih diperlukan kajian yang panjang," tuturnya.