Bahas Anggaran PON 2024, DPRA Temui Komisi X DPR RI

Banda Aceh – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menemui Anggota Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (15/11). Pertemuan itu dalam rangka membahas anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh - Sumut 2024.

Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani, mengatakan dalam pertemuan itu pihaknya meminta dana untuk penyelenggaraan PON XXI 2024 di Aceh tidak ada pembagian yang setengah-setengah antara APBN dan APBA.

“Sebagian besar tanggung jawab harus dipikul oleh APBN, sementara provinsi hanya mampu memberikan sekitar 20 persen, sementara sisanya menjadi urusan APBD,” kata Falevi dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11).

Falevi menyebut, kondisi keuangan APBA saat ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan PON dengan sukses. Sehingga pihaknya berharap adanya dukungan dari APBN agar PON di Aceh dapat terlaksana dengan anggaran yang memadai.

Komisi V DPR Aceh, kata Falevi, tidak ingin fasilitas venue di Aceh hanya sebatas direhabilitasi, akan tetapi harus ada pembangunan fasilitas baru dan mampu meninggalkan jejak sejarah seperti di beberapa provinsi yang pernah menjadi tuan rumah PON. 

“Mereka membangun fasilitas baru seperti stadion dengan alokasi anggaran yang besar, hal itu tidak mungkin dilakukan dengan APBA. Kami harapkan PON di Aceh juga akan meninggalkan fasilitas yang berkesan dan berkelanjutan," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal, mengaku memahami kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi fase pembayaran utang dan lain sebagainya. Namun, pihaknya juga kecewa dengan alokasi anggaran PON 2024 untuk Aceh. 

“Sulit menyalahkan pihak mana yang salah karena penundaan dari Pemerintah Aceh dalam mengusulkan anggaran untuk venue, fasilitas PON, dan lainnya,” katanya.

Illiza menyampaikan, saat ini anggaran untuk PON sangat tidak mencukupi. Padahal waktu yang tersisa hanya beberapa bulan dan proses lelang venue masih berlangsung. Karena itu dia tetap berharap agar semuanya dapat diselesaikan.

Sebagai anggota DPR RI, kata Illiza, pihaknya hanya bisa berperan dalam pengawasan dan alokasi anggaran. Pihaknya mendukung pembahasan lanjutan terkait anggaran PON itu dibahas badan anggaran. 

"Kami juga berharap agar pemerintah Aceh melakukan upaya lebih intensif dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan legislatif, baik DPR RI maupun DPRA guna menjaga sinergi dan kesatuan dalam menjalankan PON dengan baik. Tujuan kami adalah meningkatkan prestasi PON di Aceh lebih dari yang telah dilakukan di provinsi lain sebelumnya," pungkasnya. 

Editor: Zuhri Noviandi