Audiensi ke DPRA, Keuchik dari Simuleue Curhat Pembangunan Infrastruktur

“Kemudian mereka juga mengharapkan agar jalan lingkar itu dapat diperjuangkan supaya bisa masuk dalam ruas jalan nasional,” ujarnya.

Banda Aceh – Sebanyak 24 perwakilan kepala desa (keuchik) dari sejumlah gampong di Pulau Simeulue melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis (22/12).

Kehadiran rombongan keuchik ini disambut langsung oleh Ketua Fraksi PAN DPR Aceh, Fuadri, dalam ruang rapat Fraksi Partai PAN.

Fuadri menyampaikan, audiensi yang dilakukan rombongan geuchik tersebut dalam rangka menyampaikan sejumlah keluhan terkait lambannya pembangunan insfrastruktur di daerah kepulauan itu. 

“Dalam kesempatan ini mereka hadir kemari ingin menyampaikan kondisi kekinian di Simeulue terkait dengan keluhan-keluhan yang ada di masyarakat terkait pembangunan dan juga aspirasi yang memang mereka sampaikan,” kata Fuadri kepada wartawan.

Dalam pertemuan itu, kata Fuadri, hampir semua geuchik yang hadir mengeluh perihal kondisi jalan Lingkar Simeulue yang tak kunjung tuntas dikerjakan hingga saat ini. 

Menurutnya, jalan Lingkar Simeulue merupakan salah satu ruas jalan yang masuk dalam paket multiyers dan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

“Kemudian mereka juga mengharapkan agar jalan lingkar itu dapat diperjuangkan supaya bisa masuk dalam ruas jalan nasional,” ujarnya.

“Begitu juga dengan jembatan. Supaya ke depan Pemerintah Aceh dapat menganggarkan pembangunan jembatan karena memang kondisi di lapangan mereka hampir keseluruhan mereka pakai jembatan sementara,” lanjutnya. 

Fuadri mengungkapkan, selain soal perbaikan jalan para geuchik itu juga mengeluhkan perihal pembangunan rumah dhuafa yang jumlahnya terlalu sedikit. Mereka meminta agar Pemerintah Aceh agar memperhatikan kondisi masyarakat di Simeulue.

“Kalau bisa mereka sampaikan tadi kalau bisa minimal setiap tahun satu desa dapat satu rumah. Jadi jumlah desa di sana ada 138 desa minimal dapat porsi rumah dhuafa itu setiap tahun ada 138 rumah,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata Fuadri, para geuchik tersebut juga mengadu terkait gaji aparatur desa yang selama ini dibayar tiga bulan sekali. Hal itu sangat disayangkan karena mengingat jam kerja keuchik di tengah masyarakat tanpa mengenal batas waktu.

“Saya pikir ini menjadi perhatian pemerintah supaya pemerintah tidak menyandera kepala desa. Ketika mereka sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat masak pembayaran gajinya 3 bulan sekali. Saya pikir ini tidak manusiawi dan tidak wajar,” ungkap Fuadri.

Salah seorang keuchik dalam rombongan itu, Amin Saleh menyampaikan status jalan di Simeulue hanya 40 persen yang merupakan ruas jalan nasional. Karena itu, pihaknya meminta agar status Jalan Lingkar Simeulue juga ditingkatkan menjadi jalan nasional. 

Sebab, katanya, jika statusnya sudah jalan nasional maka anggaran untuk perbaikan jalan tersebut tidak lagi dibebankan ke pemerintah provinsi dan pemerintah Simeulue. Melainkan langsung ke pemerintah pusat. 

“Kami menyuarakan supaya dari jalan perbatasan dapat di naikan IDN atau pun status jalan provinsi menjadi nasional,” ujar Amin.

“Kami berharap kepada DPRA untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada Kabupaten Simeulue yang merupakan daerah terluas dan juga terisolir,” pungkasnya.

Editor: URI BBR